Bagaimana dengan tudingan bahwa Jokowi terlibat korupsi proyek pengadaan bus Trans Jakarta dan bus reguler tahun anggaran 2013 bernilai total Rp 1.5 triliun? Mari kita ungkap fakta – fakta hukumnya.
Hasil investigasi membuktikan bahwa Jokowi telah berbohong kepada rakyat Indonesia bahwa dirinya tidak mengenal Michael Bimo Putranto, pelaku utama korupsi proyek bus trans jakarta.
Bimo Putranto adalah putra mantan Walikota Solo Slamet Suryanto yang digantikan Jokowi pada 2005 lalu. Bimo Putranto adalah orang yang ditugaskan ayahnya walikota Slamet Suryanto dan Ketua PDIP Solo FX Rudyatmo untuk mencari figur calon walikota Solo pada saat menjelang pilkada Walikota Solo tahun 2004.
Status Slamet Suryanto sebagai tersangka korupsi dan FX Rudyatmo yang pemeluk Katolik, menjadi penghalang bagi kedua orang itu untuk maju sebagai calon walikota Solo pada 2005. Bimo Putranto ditugaskan mereka untuk mencari sosok calon walikota yang akan dijadikan boneka oleh kedua tokoh itu. Bimo berhasil menemukan Jokowi dan membawanya kepada Slamet Suryanto dan Rudyatmo.
Kebohongan Jokowi kepada rakyat mengenai keterkaitan dan hubungan eratnya dengan Bimo Putranto membuktikan bobroknya moral dan integritas Jokowi.
Fakta – fakta lain dapat diuraikan sebagai berikut :
Michael Bimo Putranto pemilik perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang dalam lelang proyek pengadaan bus TJ tersebut adalah pengusaha baru dikenal di lingkungan pemda DKI Jakarta. Sebelum tahun 2012 tidak ada pejabat DKI Jakarta mengenal Bimo Putranto, apalagi sampai menjadi rekanan dan ditunjuk sebagai pemenang lelang proyek pengadaan di Pemda DKI Jakarta.
Berdasarkan kesaksian Udar Pristono mantan Kepala Dishub DKI Jakarta pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pada tahun 2012 pernah memanggil Udar ke ruang kerja Gubernur. Setiba di ruang kerja Gubernur, Jokowi memperkenalkan Bimo Putranto kepada Udar. Selanjutnya, Udar diminta bantuannya oleh Jokowi untuk mengamankan kepentingan Bimo Putranto yang terkait dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Joko Widodo pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam rangka menyambut kedatangan 86 Bus Impor ex China, yang merupakan bagian dari total 657 unit Bus Impor dari China yang dipesan oleh Bimo Putranto, sahabat dekat dan timses Jokowi sejak di Solo dulu.
Jokowi selaku Gubernur Jakarta pro aktif terlibat dalam permohonan pembebasan bea masuk dan penghapusan pajak penjualan barang mewah atas 656 bus (310 unit bus untuk Trans Jakarata dan 346 unit Bus Reguler) hingga nol persen, yang diajukan Jokowi secara resmi ke Menteri Keuangan.
PT Ifani Dewi yang direkomendasikan Jokowi untuk ditunjuk sebagai pemenang lelang pengadaan bus TJ dan Reguler ternyata adalah perusahaan fiktif. menurut informasi yang diperoleh dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), PT Ifani Dewi tercatat memiliki alamat di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor 153 A, Jakarta Selatan. Saat dilakukan pencarian langsung ke lapangan, ternyata nomor 153 A tidak tercatat di wilayah Jalan Tebet Barat Dalam Raya. Ketika akhirnya ditemukan, kantor PT Ifani Dewi hanya berupa bangunan kecil dihuni dua orang pegawai.
Berdasarkan perkembangan pelaksanaan lelang, ada lima perusahaan yang menjadi pemenang, yakni :
PT Korindo Motor dengan pabrikan China Yutong Bus, nilai kontrak Rp 113,856 miliar yang menggunakan nomor bus TJ 01-30.
PT Ifani Dewi dengan pabrikan China Ankai, nilai kontrak Rp 110,520 miliar dengan nomer TJ 31-60
PT Saptaguna Dayaprima dengan pabrikan China Ankai, nilai kontrak Rp 108,745 miliar Nomor bus TJ 61-90.
PT Mobilindo Armada dengan pabrikan China Zhongthong Bus, nilai kontrak Rp 110,265 miliar
PT Putriasi Utama Sari dengan pabrikan China BCIBus, nilai kontrak Rp 40,536 miliar.
Fakta Selanjutnya : Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap proyek yang bernilai di atas Rp 100 miliar harus diketahui dan ditandatangani gubernur.
Sementara itu, Michael Bimo Putro diketahui sebagai importir Bus yang didatangkan dari China tersebut, dan merupakan salah satu dari perusahaan pemasok bus kepada lima perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang di Dishub DKI Jakarta.
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, Michael Bimo Putranto pernah mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri seminar tentang penerapan sistem bus rapid transit(BRT) di Guangzhou, China, 31 Oktober-3 November 2013.
Menurut Tigor, Bimo Putranto merupakan pria yang dekat dengan Jokowi. Ia merupakan makelar proyek pengadaan bus berkarat transjakarta. Berdasarkan pengakuan Bimo dan Udar Pristono, Bimo disebutkan sebagau utusan Gubernur Jokowi dan kenal dekat Pak Jokowi.
Sebelumnya, Bimo memang mengakui jika ia pernah berkunjung ke China menjelang akhir tahun lalu. Namun, kunjungan tersebut bukan dalam rangka berkunjung ke pabrik bus Ankai di Hefei. Ankai merupakan produsen bus transjakarta yang terletak di Hefei, Provinsi Anhui.
Bimo Putranto disebut – sebut telah memberikan mahar dan fee pada PDIP, tim sosial media pro Jokowi dan putra sulung Jokowi, total sebesar Rp 40 miliar.
Meski demikian, hingga saat ini baru empat pelaku korupsi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan agung. Joko Widodo, Bimo Putranto dan putra Jokowi, Gibran Rakabuming belum ditetapkan sebagai tersangka. Diduga karena terkait agenda pilpres pada bulan Juli 2014 mendatang.
Bimo Putranto juga adalah Ketua Pasoepati, sebuah ormas preman di Solo yang memiliki keterkaitan erat secara ideologis dengan Batalion Pasoepati, yang merupakan batolion desertir TNI pada paska rasionalisasi TNI tahun 1950an. Batolion Pasoepati lari dan bersembunyi ke pegunungan sekitar kawasan Boyolali, Jawa Tengah setelah gagal menyerang markas Kodam Diponegoro. Batalion ini kemudian menjelma menjadi Pasukan Tentara Merah yang menjadi kekuatan inti PKI dan pelatih militer kader – kader PKI, terutama di Klaten, Solo dan Boyolali atau kawasan segitigas basis PKI.
Keterkaitan Jokowi Dengan PKI
Benang merah hubungan Jokowi dengan partai terlarang PKI tidak semata – mata keterkaitan eratnya dengan Bimo Putranto Presiden Pasoepati, atau koneksi Jokowi dengan Hoo Hap, sebuah organisasi cina komunis Solo (secara resmi Hoo Hap menamakan dirinya dengan Orman PMS – Perkumpulan Masyarakat Surakarta), tetapi lebih dari itu.
Karakter dan perilaku Jokowi yang menghalalkan segala cara, berbohong, memalsukan jati diri dan buku nikahnya, memfitnah, menyamar, bahkan menjiplak tulisan orang lain, membuktikan Jokowi tidak peduli dengan moralitas dan integritas. Cara – cara Jokowi ini mirip dengan modus atau gaya para tokoh PKI dulu.
0 Comments